Bukittinggi--Kebijakan sepihak Pemerintah Pusat beserta koleganya menaikkan tarif BBM Bersubsidi pada hari Sabtu 3 September 2022 lalu telah memantik reaksi, penolakan bahkan perlawanan dari beragam elemen masyarakat di Negeri ini.
Tanpa terkecuali, PKS menjadi satu-satunya parpol non Pemerintah yang secara jantan, terang-terangan dan heroik dari Pusat hingga ke seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia menyatakan tidak sependapat dan bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah tersebut.
Baca juga:
Zainal Bintang: Fahmi Idris yang Saya Kenal
|
Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi, Ibnu Asis kepada awak media mengutarakan kekhawatiran, kegelisahan dan kerisauannya akan kondisi serta nasib nyata masyarakat, khususnya yang berada di Kota Sanjai ini pasca diberlakukannya tarif BBM Bersubsidi yang baru.
Ibnu menilai bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki sensitifitas, kepekaan dan kepedulian akan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat pasca didera pandemi covid-19 selama hampir 2, 5 tahun semenjak awal tahun 2020 lalu.
"Kebijakan ini momentumnya yang tidak tepat. Disaat daya beli masyarakat menurun, harga bahan pokok yang sudah naik lebih dahulu ditambah sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19", imbuh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi itu, " terang Ibnu.
Lanjut dikatakannya, dirinya mewakili suara hati masyarakat yang sudah kadung menjerit, berteriak dan emosional melalui berbagai mimbar demonstrasi dan negosiasi, meminta dengan sangat kepada Presiden RI, Jokowi beserta seluruh jajaran Pemerintah Pusat; agar segera melakukan evaluasi, pengkajian dan penelaahan ulang terhadap kebijakan menaikkan tarif BBM Bersubsidi ini.
Baca juga:
KMPG: KIB Bukan Untuk Airlangga
|
Ibnu berpendapat bahwa : "Rasanya tidak ada kata terlambat bagi Pemerintah Pusat untuk menganulir keputusan yang sudah diambil demi kebaikan dan kemakmuran seluruh elemen Bangsa. Bahkan pada waktunya, kebijakan menurunkan tarif BBM Bersubsidi kembali seperti sebelumnya atau bahkan lebih murah, akan menjadikan Pemerintah Pusat sebagai "solution maker" yang tanggap dan memiliki "sense of crisis" yang hebat". "Maka dengan demikian Pemerintah Pusat akan menjadi pahlawan di hati seluruh rakyat Indonesia", pungkasnya penuh harapan.(PKS/Linda)