PPMK DPC Kota Tanjung Pinang Apresiasi PKL Tatanan Pemko Bukittinggi

Bukittinggi--Pemerintah Kota Bukittinggi resmi memberlakukan aturan baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran taman Pedestrian Jam Gadang, jalan Minangkabau dan Pasar Atas Bukittinggi

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC )Persatuan Perantau Minang Kepri (PPMK) Oktavia Jr.St.Mangkuto Kepulauan Riau menyampaikan pada awak media Rabu(01/02) 
bahwa, ini menjadi (trending topik) ramai di perbincangkan warganet.
Bukittinggi Hebat menuju wajah baru kota wisata.

Baca juga: Semenjak Event Pedati ke-XII, Jumlah Wisatawan Lokal dan Nasional Melonjak

"Kami sangat mengapresiasi langkah baru, inovasi bagi penataan para pedagang kecil di kota Bukittinggi, " ujar Oktavia.

Ia berharap semoga ini terus berlanjut, Bukittinggi dibawah kepemimpinan bapak Erman Safar memang banyak kami dengar membantu masyarakat khususnya usaha super mikro (UMKM).

Baca juga: HUT UHA ke-18, Tema 'SUN MEET' Bergandengan dan Bersinar Sambut 2023

Para PKL saat ini yang ingin berjualan harus memakai pakaian adat, (laki-laki) celana batik, baju hitam Taluak Bolango dan memakai Deta di kepala, (wanita) berpakaian kebaya/gamis warna hitam. 

Tidak hanya pedagang kaki lima saja yang memakai pakaian adat tersebut. Petugas Satpol PP Kota Bukittinggi pun berperan aktif untuk menjadi daya tarik pengunjung yang datang ke kota wisata dan untuk melestarikan budaya, petugas juga memakai Deta 

Baca juga: Zainuddin Maliki: Pariwisata Kabupaten Malang Mulai Bangkit

Kasat Pol PP Kota Bukittinggi Efriadi mengatakan, Satpol-PP mengawasi dan mengawal program Walikota Bukittinggi Erman Safar dan menindak tegas (PKL) yang melanggar kesepakatan bersama dengan Walikota Bukittinggi 

"Dengan mengambil kembali kartu anggotanya dan diserahkan ke Dinas Pasar, akibatnya mereka tidak bisa lagi berjualan di areal tersebut, " tegasnya.

Baca juga: Bertemu Gubernur Sumbar, Ridwan Kamil Tawarkan Festival Bazar Jabar dan Sumbar

Pemkot Bukittinggi juga telah mendata PKL di Bukittinggi yakni sebanyak 490 PKL yang tersebar di Jalan Cindua Mato, Jalan Minangkabau, Pasar Atas, Pasar Lereng, Jenjang Gudang dan khususnya seputaran Jam Gadang.

Walikota Bukittinggi Erman Safar pada Kamis, (25/1) lalu mengatakan, pedagang yang melanggar aturan yang disepakati bersama akan diberikan sanksi tegas. "Kita cabut izinnya dan tidak boleh berjualan lagi di tempat itu.

Baca juga: Disparpora Gelar Pelatihan Digitalisasi Bersama 50 Pelaku Wisata

"Garis besarnya adalah dengan ekonomi sulit, kami carikan solusinya PKL dibekali nilai-nilai kebudayaan dalam bentuk pakaian, tata cara dan aturan dalam berjualan, kemudian kehadiran mereka jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, " terang Wako Erman.(LindaFang).